Empat Anggota DPD , Pengusaha dan Tokoh Adat (Amaf) Penjual Batu Berkunjung ke Desa Kuanoel

Kupang, 25 Mei 2007

Sudah lama tidak terdengar perkembangan kasus tambang di desa Kuanoel-Fatumnasi bukan berarti kasus tersebut telah selesai. Situasi masyarakat di dua desa (Kuanoel-Fatumnasi) yang selama ini terus bergolak akibat rencana penambangan marmer Faut Lik dan Fatu Ob terasa lebih tenang, damai seperti hari-hari biasa sebelum ada rencananya penambangan di desa mereka.

Beberapa Bapak dan Mama yang selama ini terlibat cukup aktiv melakukan penolakan tambang marmer mulai terlihat sibuk di kebun. Ada yang sedang membalik tanah, bertanam dan ada beberapa diantara mereka yang sedang sibuk memetik hasil panen. Pada bulan-bulan ini masyarakat memang sedang melakukan panen seperti; jeruk, kacang tanah, jagung dan beberapa tanaman lainnya. Beberapa hasil dari panen tersebut ada yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan ada sebagian yang dijual ke pasar.

Suasana desa yang damai dan tenang seperti saat ini bukanlah satu cermin tidak adanya masalah di dua desa tersebut. Rencana penambangan marmer masih menjadi hantu/ momok bagi masyarakat karena sampai dengan saat ini konflik antara masyarakat vs bupati dan pengusaha masih belum selesai. Excavator (yang mulai berkarat) masih bercokol di lokasi tambang walau sudah tidak beroperasi lagi. Pun demikian dengan sikap Bupati yang masih belum mencabut ijin walau ditentang oleh masyarakat. Ketenangan masyarakat pasti akan terusik kembali ketika perusahaan mulai bekerja.

Dalam situasi/ kondisi masyarakat yang mulai tenang, empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beserta Pengusaha (Neddy Tanaem), Camat Fatumnasi dan beberapa Amaf (Tokoh Adat) yang selama ini menjual batu berkunjung ke desa Kuanoel. Beberapa tokoh adat tersebut antara lain; Nicanor Sa’u (Desa Kuanoel), Yusac Oematan (Desa Fatumnasi) dan Yustus Tanoe ( Desa Tunua). Sedang empat anggota DPD yang hadir tidak ketahui nama-namanya oleh masyarakat karena mereka tidak menyebutkan nama maupun mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

Kedatangan mendadak beberapa tokoh tersebut dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, telah mengundang beberapa Mama dan Bapak dari desa Kuanoel-Fatumnasi yang kebetulan dekat dengan lokasi tambang untuk mendatanginya. Kurang lebih lima puluh (50) orang telah berkumpul dilokasi dalam waktu singkat. Berdasarkan informasi lainnya, rombongan yang hadir kali ini telah bertemu dengan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Daniel Banunaek dan beberapa instansi terkait di kantor Kabupaten (Kota Soe) pada pagi hari (Kamis, 25/5/2007) sebelum kunjungan.

Kurang lebih pukul 11.28 Wita rombongan anggota DPD yang berangkat dengan tujuh mobil yang dikawal oleh pihak Kepolisian TTS dan Satpol PP tiba dilokasi. Beberapa orang telah berada di lokasi menunggu kedatangan rombongan. Begitu tiba di lokasi, rombongan langsung menuju dan melihat lokasi disekitar tambang yang telah ditolak oleh masyarakat selama ini.

Berdasarkan informasi dari lapangan, sempat terjadi dialog singkat, antara anggota DPD dan masyarakat yang disaksikan oleh seluruh anggota rombongan. Salah seorang anggota DPD sempat menanyakan kepada masyarakat,”Apakah jika batu ini kita jadikan asbak, meja dsb bukan oleh perusahaan (PT) tapi oleh masyarakat sendiri bagaimana?”. Mendapat pertanyaan tersebut masyarakat kemudian menjawab,”Kami tidak mau karena di daerah ini terdapat tempat untuk ritus (upacara) adat sekaligus tempat yang telah menghidupi masyarakat disini. Jadi Kami tetap menolak tambang”, ungkap beberapa orang yang hadir.

Mendapat jawaban seperti itu, salah seorang anggota DPD kemudian meneruskan kepada Neddy Tanaem (Pengusaha) dan manyatakan,”Bapak dengan sendiri masyarakat tetap menolak pertambangan ini”. Tidak lama kemudian, rombongan bergegas menuju ke salah satu rumah yang telah dirusak oleh masyarakat akibat bentrok dengan para preman/ pekerja tambang beberapa waktu lalu (Januari 2007). Ketika didalam rumah tersebut beberapa warga mendengar ungkapan yang disampaikan Neddy Tanaem yang menyatakan bahwa masyarakat di desa ini memang menolak. Tidak lama kemudian, kurang lebih pukul 11.52 WITA seluruh rombongan bergegas menuju desa Tunua untuk melihat kasus yang sama.

Meskipun anggota DPD telah mendengar secara langsung suara masyarakat, bukan berarti perjuangan masyarakat untuk menolak tambang telah selesai. Beberapa informasi menyebutkan bahwa pihak Bupati maupun pengusaha telah mempersiapkan kembali rencana untuk melanjutkan pertambangan. Tidak menutup kemungkinan, kedatangan anggota DPD kali ini dalam rangka proses persetujuan tersebut. Kita tunggu dan lihat bersama.

Divisi Advokasi dan Pengembangan Isu
Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (PIKUL)